Wednesday, March 19, 2014

ASAS DAN YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

Segala peraturan perundang – undangan di perpajakan berlandaskan berdasarkan pancasila karena pancasila merupakan hukum dasar nasional. Pancasila sebagai penguji ataupun tolak ukur dalam setiap undang – undang pajak. Dalam pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang” dapat disimpulkan bahwa pajak dan pungutan telah dilegalkan oleh Negara untuk memberikan kewenangan terhadap Negara untuk memungutnya, dengan syarat harus berdasarkan undang – undang. Oleh karena itu pajak maupun pungutan dapat berjalan dengan adanya persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR atau dapat disebutkan sebagai “No Taxation Without Representation”

Terdapat beberapa asas yang berhubungan dengan hak Negara dalam memungut pajak, yaitu :

v Teori Asuransi

Negara telah melindungi masyarakat ( seseorang ), dan sudah sepatutnya masyarakat memberikan timbal balik ( premi ) kepada Negara. Meskipun tidak semua masyarakat merasakannya karena pajak tidak memiliki balas jasa secara langsung.

v Teori Kepentingan

Negara yang melindungi kepentingan warga Negara dengan memperhatikan beban pajak yang diterima setiap warga Negara untuk memenuhi biaya atau pengeluaran negara.

v Teori Gaya Pikul

Setiap warga Negara memperoleh beban pajak yang sama, jadi setiap warga akan merasakan beban atau berat yang sama. Jadi semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak yang yang dikeluarkan.

v Teori Gaya Beli

Dapat disamakan seperti pompa yaitu dari gaya beli masyarakat untuk gaya beli Negara dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Teori ini dapat juga disamakan dengan fungsi pajak sebagai pengatur ( regulerent )

v Teori Bakti

Teori ini berbeda dengan teori asuransi, teori ini berdasarkn paham – paham organische staatler yang mengajarkan bahwa sifat Negara sebagai organisasi ( perkumpulan ) dari individu maka akan timbul hak mutlak Negara untuk memungut pajak

Dalam melakukan pemungutan Negara juga memiliki batasan kewenangan yang dapat dilakukan agar pemungutannya tidak menjadi berulang – ulang yang bisa memberatkan orang dikenakan pajak yang biasa disebut yurisdiksi. Yurisdiksi pemungutan pajak antara lain sebagai berikut

Ø Berdasarkan Asas Sumber

Yaitu apabila obyek pajak tersebut berasal dari Indonesia maka Indonesia berwenang untuk memungut pajak subyek pajak pemiliknya.

Ø Berdasarkan Asas Kewarganegaraan

Yaitu Negara berwenang memungut pajak kepada setiap warga Negara meskipun warga Negara tersebut tidak berkedudukan atau tinggal didalam negeri asalkan masih menjadi warga Negara tersebut.

Ø Berdasarkan Asas Tempat Tinggal

Yaitu siapapun maupun badan yang berkedudukan atau bertempat tinggal dalam Negara tersebut, maka Negara berkewenangan memungut pajak atas yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkanya.

Berdasarkan ketiga yuridiksi tersebut suatu Negara dapat memungut pajak kepada siapapun yang termasuk kedalamnya oleh karena itu diperlukan peraturan tambahan supaya wajib pajak tersebut tidak terkena pajak berganda yang memberatkan apabila wajib pajak terkena pajak dari Negara Indonesia dengan pajak yang kena diluar negeri. Peraturan tambahan yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda yang biasanya berisi mengenai beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang hal – hal yang menjadi ruang lingkup dari suatu tax treaty yang terdiri atas

a. Jenis – jenis pajak yang diatur dalam tax treaty

b. Subyek pajak yang dapat memanfaatkan tax treaty

2. Ketentuan yang mengatur definisi dari istilah yang ada dalam tax treaty

3. Ketentuan yang mengatur tentang hak pemajakan suatu Negara atas suatu jenis penghasilan

4. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas eliminasi atau keringanan pajak berganda

5. Ketentuan yang mengatur tentang pencegahan upaya penghindaran pajak yang terdiri atas :

a. Ketentuan tentang hubungan istimewa

b. Ketentuan tentang kerjasama antar otoritas perpajakan

c. Ketentuan tentang pertukaran informasi

6. Ketentuan lainnya seperti ketentuan tentang non-diskriminasi, diplomat, territorial ekstensi dan bantuan untuk melakukan pemungutan pajak.

7. Ketentuan tentang saat dimulai dan berakhirnya suatu tax treaty

Sumber :

Pembagian Hak Pemajakan Atas Suatu Jenis Penghasilan Berdasarkan OECD MODEL Tax Treaty, viewed 2 January 2013, < http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=35>

Zulvina, Susi 2011, Bahan Ajar Penghantar Hukum Pajak, Jakarta.

Tuesday, March 18, 2014

Hambatan Penagihan

Permasalahan

Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di Bank. Dalam hal ini, penyitaan hanya bisa dilaksanakan setelah melakukan pemblokiran. Sedangkan pemblokiran bank itu sendiri memiliki syarat – syarat tertentu agar dapat melakukan pemblokiran tersebut.

Pembahasan

Dasar Teori

Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penangung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyitaan tersebut dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Yang Termasuk barang bergerak meliputi mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang termasuk barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, bangunan, dan kapal yang bobotnya 20

atau lebih.

Dalam hal ini yang saya bahas termasuk dalam barang bergerak karena kekayaan Penangung Pajak yang disimpan dalam bank adalah berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Untuk Proses Penyitaan Kekayaan Penangung Pajak yang disimpan dalam bank memiliki Dasar – Dasar Hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/Kmk.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 108/Pj/2009 Tentang Pelaksanaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Milik Penanggung Pajak Yang Namanya Tidak Tercantum Dalam Surat Paksa

Sebelum masuk kedalam proses penyitaan kita juga harus memahami tentang istilah - istilah yang akan digunakan yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 Pasal (1) dan untuk lebih spesifik dalam kegiatan penyitaan Kekayaan Penangung Pajak di Bank diatur dalam Keputusan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 Pasal (1). Selain itu beberapa pihak fiskus yang berhubungan dengan proses penyitaan dan kewenangannya diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 Pasal (2) untuk Pejabat, Pasal (3), (4), (5), dan (6) untuk Juru Sita. Untuk penjelasan lengkapnya dapat dilihat dan dibaca pada peraturan tersebut.

Penyitaan itu sendiri baru bisa dilaksanakan apabila selama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan( diatur dalam UU – 19 Tahun 1997) dan dilakukan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat ( diatur dalam Peraturan Pemerintah No 135 Tahun 2000 ), sedangkan untuk penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di Bank dilaksanakan sedikit berbeda dengan yang lain yaitu melalui pemblokiran terlebih dahulu dengan urutan pelaksanaan sebagai berikut ( diatur dalam Peraturan Pemerintah No 135 Tahun 2000 pasal 5 ayat 3 ) :

a) Pejabat mengajukan permintaan Pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

b) Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan Pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara Pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak.

c) Jurusita Pajak setelah menerima berita acara Pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak.

d) Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud.

e) setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan.

f) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan Pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi Utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

g) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan Pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan Pemblokiran.

Proses Pemblokiran dan Penyitaan yang dimaksud diperjelas kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/Kmk.04/2000. Untuk pemblokiran dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu”, dimana dilakukan sebelum melakukan penyitaan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.”. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/Kmk.04/2000 pasal 3 dijelaskan kembali secara jelas proses pemblokiran adalah sebagai berikut :

1. Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

2. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat.

3. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindasannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran.

4. Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Setelah melakukan pemblokiran terhadap kekayaan Penangung Pajak di Bank maka dapat dilakukan penyitaan sebagaimana proses melakukan penyitaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/Kmk.04/2000 pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

a) Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;

b) dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat meminta Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dimaksud kepada Pejabat;

c) setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan;

d) Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk;

e) Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan.

2. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

3. Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa lebih tersebut diajukan permintaan pencabutan pemblokiran oleh Pejabat kepada bank.

Setelah fiskus melakukan penyitaan terhadap dalam kekayaan wajib pajak dibank tersebut. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Penangung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka fiskus dapat melakukan pemindahan buku harta kekayaan dari yang tersimpan di bank kepada kas Negara atau kas daerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan. Selain itu sebelum jangka waktu berakhir Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada fiskus untuk mengunakan barang sitaan yang dimaksud untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak.

Seringkali dalam pelaksanaan atas nama dalam bank tidak sama dengan pemilik dari badan atau wajib pajak yang tercantum. Sebabnya fiskus seringkali kesulitan melacak kepemilikan atau yang bisa disita oleh fiskus. Karena dalam penyitaan dapat dilakukan kepada terhadap untuk WPOP adalah atas barang milik pribadi yang bersangkutan, istri, anak yang masih dalam tanggungan kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dan untuk BADAN adalah atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat yang bersangkutan maupun ditempat yang lain. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 pasal (3) ayat 2 dan 3.

Selain itu untuk penyitaan dan pemblokiran terhadap kekayaan tetap dapat dilangsungkan meskipun terjadi perbedaan nama atas yang dicantumkan dalam surat paksa dengan syarat masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 pasal (3) ayat 2 dan 3 karena masih bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada tersebut. Dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 108/PJ/2009 maka fiskus dapat melakukan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penangung Pajak meskipun nama yang tercantum berbeda dengan yang ada disurat paksa. Tata cara untuk melakukannnya diatur dalam surat edaran tersebut pada 6.d berisi sebagai berikut :

“Oleh karena pemblokiran dalam rangka penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dilaksanakan oleh pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk, atas permintaan dari Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak), maka dalam hal pemblokiran dalam rangka penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank milik Penanggung Pajak yang namanya tidak tercantum dalam Surat Paksa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menyampaikan permintaan pemblokiran kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk disertai salinan Surat Paksa (SP) dan:

1) Salinan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang mencantumkan nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; serta

2) Surat Keterangan yang memuat penjelasan kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak, dengan dilampiri dokumen pendukung yang menunjukkan kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak, antara lain berupa fotokopi akta pendirian perusahaan dan atau akta perubahan kepengurusan untuk Wajib Pajak Badan dan Kartu Keluarga untuk Wajib Pajak Orang pribadi (format terlampir)”

Simpulan

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam penyitaan terhadap Kekayaan Penangung Pajak di bank diperbolehkan sesuai dengan undang – undang dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan. Selain itu hal ini dilakukan demi terbayarnya biaya penagihan dan utang pajak karena wajib pajak telah mengabaikan surat paksa yang telah diberitahukan terhadap wajib pajak dimana tentang jangka waktu pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan penyitaan tidak bisa dilakukan sembarang pegawai pajak. Dimana pegawai yang berwenang dan berhubungan dengan penyitaan adalah Penjabat dan Jurusita dimana telah dijelaskan dalam Peraturan.

Proses penyitaan juga tidak dapat secara langsung melainkan harus melalui pemblokiran terlebih dahulu, dengan syarat meminta ijin terhadap Penangung Pajak atau Bank Indonesia ( Apabila Penangung Pajak Tidak memberikan ijin ) untuk mengetahui saldo dalam bank tersebut dimana nantinya akan dihitung untuk dilakukan penyitaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Kementrian Keuangan. Setelah itu

Dalam selama proses Penyitaan berlangsung Penangung Pajak dapat membayar seluruh utang pajak dan biaya penagihan, dsb melalui pembayaran langsung maupun mengunakan Kekayaan Penangung Pajak yang disita tersebut sebagai pelunasan pajak tersebut. Apabila selama proses Penyitaan berlangsung

Sumber

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=22

http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=&nomor=&q=penanggung%20pajak&q_do=macth&cols=isi&hlm=1&page=show&id=14008

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=286

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=38

Zulvina, Susi 2011, Bahan Ajar Penghantar Hukum Pajak, Jakarta.

Saturday, April 13, 2013

Proses Bisnis Penerimaan Mahasiswa Baru, Diagram Flowchart, dan UML

Berikut ini saya ingin berbagi Proses Bisnis Penerimaan Mahasiswa Baru untuk tingkat Universitas yang saya usulkan. Pada kali ini saya memberikan dalam pola prosedur, Diagram Flowchart dan UML. Mohon Di manfaatkan sebaik - baiknya.

Diagram Activity (UML)

Diagram Flowchart

Prosedur atau Skenario

1. Pembukaan Pendaftaran dan Promosi Prosedur pembukaan pendaftaran adalah sebagai berikut :
    a. Direktorat Marketing dan Komunikasi merancang jadwal untuk pendaftaran mahasiswa baru dalam sistem 2 (dua) periode
    b. Membuka jadwal pendaftaran untuk mahasiswa baru dengan sepengetahuan dari Universitas( Pimpinan Universitas, Fakultas, Prodi, PPK, PPPK, DAA) Prosedur promosi Universitas adalah sebagai berikut :
         a) Direktorat Marketing dan Komunikasi melakukan promosi melalui media – media public seperti website, Koran, brosur, Banner, dsb.
         b) Direktorat Marketing dan Komunikasi mengadakan kunjungan ke sekolah SMA/MA sederajat untuk mengenalkan Universitas dan tata cara pendaftaran dengan bekerja sama dengan Fakultas berserta Prodi
         c) Direktorat Marketing dan Komunikasi mengadakan Event/Acara untuk mengundang Orang Tua/Wali Murid maupun siswa/siswi SMA/MA sederajat untuk mengenalkan Universitas dan tata cara pendaftaran dengan bekerja sama dengan Fakultas berserta Prodi
2. Pembelian Formulir dan Username Prosedur pembelian formulir adalah sebagai berikut :
    a. Telephone Prosedur pembelian formulir adalah sebagai berikut
         1) Penelepon dilayani sesuai yang ditanyakan, dan apabila penelepon ingin mendaftar
         2) Admisi akan mengarahkan penelepon sesuai dengan daerah asal penelepon, jika dari luar kota maka di sarankan melalui online(pembelian username), jika dari sekolah yang bekerja sama maka diarahkan untuk membeli di sekolah, ataupun dapat diarahkan untuk datang langsung ke Universitas
    b. Sekolah Prosedur pembelian formulir adalah sebagai berikut :
         1) Direktorat Marketing dan Komunikasi menitipkan formulir pendaftaran di sekolah – sekolah yang telah bekerja – sama dengan Universitas
         2) Calon Mahasiswa Baru membeli formulir pendaftaran senilai Rp. 200.000,00,-
         3) Calon Mahasiswa Baru mengisi formulir pendaftaran
         4) Guru BK/ Calon Mahasiswa menyerahkan formulir beserta persyaratan ke admisi Universitas
         5) Admisi akan memberikan Tumbler dan Kartu Seleksi.
    c. Datang Langsung Prosedur pembelian formulir adalah sebagai berikut :
         1) Calon Mahasiswa Baru datang ke Gedung Rektorat Universitas dan bertemu dengan admision
         2) Calon Mahasiswa Baru membeli formulir pendaftaran di bagian admisi yang di lengkapi dengan kwintasi senilai Rp. 200.000,00,-
         3) Calon Mahasiswa Baru mengisi formulir pendaftaran
         4) Admisi akan menginformasikan mengenai persyaratan dan saran mengenai jurusan yang akan di ambil sesuai dengan pertimbangan asal sekolah dan jurusan di SMA/MA sederajat.
         5) Calon mahasiswa baru menyerahkan kembali formulir yang telah di isi beserta persyaratan ke bagian admisi
         6) Admisi akan memberikan Tumbler dan Kartu Seleksi.
    c. Prosedur pembelian username adalah sebagai berikut :
         1. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui www.universitas.ac.id/pmb
         2. Calon mahasiswa akan mendapatkan username secara acak. Dan melakukan cetak username tersebut.
         3. Calon mahasiswa yang telah mendapatkan username akan melakukan pembelian password senilai Rp. 200.000,00,- ke rekening XXX-XX-XXXX-00-X dengan melakukan masukan username dan mencocokan nama dari calon mahasiswa yang telah terdaftar dari pendaftaran awal.
         4. Calon mahasiswa akan mendapat password untuk melanjutkan pelengkapan berkas dengan login sesuai dengan password yang ada.
         5. Admisi akan mengecek berkas yang telah masuk dan menverifikasi berkas melalui website yang tersedia.
         6. Calon Mahasiswa yang telah terverifikasi akan dapat mengerprint Kartu Seleksi.
3. Penerimaan dan Pengecekan Berkas Prosedur Pengecekan dan Penerimaan Berkas adalah sebagai Berikut :
    1. Calon mahasiswa harus menlengkapi semua persyaratan pendaftaran yang diminta oleh Universitas, Antara Lain : a. Formulir Pendaftaran b. Kwintasi c. Pas Foto 4x6(3 lembar untuk yang offline) d. Fotocopy KTP/Paspor/Identitas Diri e. Fotocopy Akte Kelahiran f. Fotocopy Rapot (X,XI,XII) terlegalisir g. Fotocopy Ijazah dan SKHUN terlegalisir
    2. Admisi Mengecek Kelengkapan Berkas Online maupun Offline
4. Penjadwalan Seleksi Tulis Prosedur
    Penjadwalan Seleksi Tulis adalah sebagai berikut
    a. Jadwal seleksi terdapat 2 periode dan di jadwalkan setelah penutupan pendaftaran setiap periodenya.
    b. Jadwal seleksi direncanakan selesai dalam 1 hari sesuai dengan jumlah pendaftar, dapat berubah apabila jumlah pendaftar dan kelas maupun penguji tidak mampu mengatasinya.
    c. Dengan rincian sebagai berikut :
           i. 1 jam untuk bahasa inggris
           ii. 2 jam untuk fisika dan matematika
           iii. 1 jam untuk kima dan biologi (optional jurusan)
           iv. 1 jam untuk TPA
5. Seleksi
    a. Setelah calon mahasiswa mengumpulkan berkas maka admisi akan melaksanakan seleksi dengan pertimbangan Rapot, Sertifikat, dan hasil dari seleksi Tulis.
    b. Hasil dari seleksi akan di pantau oleh pemimpin ma chung dan di umumkan di Universitas dan akan di sebarkan melalui Pos ke Alamat Rumah masing – masing pendaftar.
    c. Calon Mahasiswa tidak diterima apabila seleksi tulis maupun rapot masih di bawah SKM
    d. Apabila Calon Mahasiswa dinyatakan di terima maka calon mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang
6. Daftar Ulang dan Penerbitan SPK dan SKR
    Daftar ulang dengan jangka waktu 1 minggu dari pengumuman selama dalam seminggu akan di follow up oleh admisi untuk melakukan daftar ulang pada hari 4 dan ke 5 Dalam Daftar Ulang Calon Mahasiswa dan Orangtua/Wali harus menyatakan kesepakatan(surat perjanjian di atas materai) untuk masuk ke Universitas Calon Mahasiswa Akan mendapatkan copy SPK, SKR dan pemberitahuan untuk melakukan pembayaran Uang Kuliah dan OSPEK melalui POS ke Alamat Mahasiswa.
7. Pembayaran Kuliah
    Calon mahasiswa di anjurkan untuk membuka rekening di CMIB untuk pembayaran uang kuliah, apabila belum memiliki KTP dapat di atas namakan Orangtua/Wali. Apabila dalam seminggu calon mahasiswa belum melakukan transaksi atau pembayaran maka akan di follow up lagi pada hari 4 dan ke 5.
8. Distribusi Berkas
    Setiap hari berkas calon mahasiswa yang telah masuk maupun telah sepakat maka akan di arsipkan masing – masing calon mahasiswa dengan sheet protector. Dan di scan untuk disimpan dalam direktori yang telah disediakan. Untuk yang online file yang telah masuk di print dan disimpan dalam sheet protector, dan filenya langsung disimpan pada direktori yang sama atau yang telah disediakan. Berkas calon mahasiswa yang telah di terima akan diteruskan menuju DPPPK untuk di klarisifikasi mengenai pembayaran jika telah membayar akan di teruskan kembali DAA untuk arsip kedepannya.
9. OSPEK dan Perkuliahan
    a. OSPEK merupakan kegiatan wajib yang harus di ikuti oleh mahasiswa baru, yang merupakan kegiatan pengembangan diri dan pembentukan pola pikir dari mahasiswa baru sebelum melakukan perkuliahan.
    b. Setelah semua persyaratan sudah diselesaikan semua mahasiswa baru wajib mengikuti Intensive Course, Study Skill, OSPEK Selama ±1 minggu
    c. Setelah OSPEK sudah selesai maka perkuliahan dimulai, mahasiswa baru akan diberikan sesuai paket SKS dari masing masing jurusan

Friday, April 12, 2013

Peran Analis Sistem di Berbagai Perusahaan

Berikut ini saya ingin berbagi mengenai pengetahuan saya dalam hal pekerjaan dari sistem analyst dalam suatu perusahaan. Berikut ini hasil dari pencarian saya mengenai pekerjaan sistem analyt dan job deskripsi dari suatu perusahaan tersebut.

Kita hendaknya tau mengenai job deskripsi dari setiap pekerjaan yang hendak kita lalui kelak. oleh sebab itu tidak ada salahnya kita jika mempersiapkan diri mengenai hal tersebut. Oleh karena itu dalam page ini saya ingin membahas mengenai job deskripsi sistem analyst dalam suatu perusahaan.

a. PT. Telkom

Struktur Organisasi

Deskripsi Pekerjaan

· Direktorat Keuangan Fokus pada pengelolaan keuangan Perusahaan serta mengendalikan operasi keuangan secara terpusat melalui unit Finance, Billing & Collection Center.

· Direktorat Human Capital & General Affair Fokus pada manajemen SDM Perusahaan serta penyelenggaraan operasional SDM secara terpusat melalui unit Human Resources Center, serta pengendalian operasi unit: Learning Center, HR Assessment Center, Management Consulting Center dan Community Development Center.

· Direktorat Network & Solution Fokus pada pengelolaan Infrastructure Planning & Development, Network Operation Policy, dan pengendalian operasional infrastruktur melalui Divisi Infrastruktur Telekomunikasi, Divisi Access, dan Maintenance Service Center.

· Direktorat KonsumerFokus dalam pengelolaan bisnis segmen konsumer serta pengendalian operasi Divisi Consumer Services Barat dan Divisi Consumer Services Timur serta Divisi Telkom Flexi.

· Direktorat Enterprise & Wholesale Fokus pada pengelolaan bisnis segmen Enterprise & Wholesale serta pengelolaan Divisi Enterprise Service, Divisi Business Service dan Divisi Carrier & Interconnection Service.

· Direktorat Compliance & Risk Management Fokus pada pengelolaan fungsi Risk Management, Legal dan Compliance, Business Effectiveness, Security & Safety, dan Supply Planning & Control, serta pengendalian operasi unit Supply Center.

· Direktorat IT, Solution & Strategic Portfolio (IT, SSP) Fokus pada pengelolaan IT Strategy & Policy, Service Strategy & Tariff, dan pengelolaan fungsi Strategic Investment & Corporate Planning, serta pengendalian operasi unit-unit: Divisi Multimedia, Information System Center serta R&D Center.

Posisi sistem analisis

Direktur IT.Solution dan Strategi Portofolio/CIO

b. PT. Alpha Cipta Computindo

Struktur Organisasi

Deskripsi Pekerjaan

· Direktur

o Memantau jalannya perusahaan

o Melakukan planning atau perencanaan kebijakan bagi perusahaan

o Memimpin setiap divisi di dalam manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan

· Manager Keuangan

o Pencataan seluruh transaksi keuangan ke dalam journal dan ledger (accounting)

o Pemegang peti cash

o Pengatur arus perputaran(keluar/masuk) uang dalam perusahaan

o Pemegang bukti transaksi

o Pencatat jadwal pembayaran hutang dan piutang

· Manager Penjualan

o Melakukan penjualan kepada klien yang telah melakukan pemesenan

o Memeriksa laporan penjualan secara berkala

o Memeriksa barang yang keluar atau sudah di jual

o Memeriksa barang yang layak di jual atau tidak dijual

· Manager Pelayanan

o Memberikan penjelasan kepada klien yang ingin mengetahui jasa dan apa saja yang dapat diberikan oleh pihak perusahaan.

o Menangani jika ada klien yang melakukan komplain

· Manager Logistik

o Mengatur pemasukan dan pengeluaran barang

o Membuat laporan mingguan dan bulanan mengenai stok barang

· Manager Pembelian

o Mengawasi seluruh transaksi pembelian ke produsen / supplier

o Mengadakan seleksi atas produsen / supplier yang dapat dipercaya.

o Bertangung jawab atas kuantitas barang yang dibeli

· Manager Dukungan IT

o Memberikan solusi terhadap masalah dalam bidang IT terhadap klien.

o Membuat laporan servis terhadap yang telah dilakukan

o Memberikan masukan terhadap layak tidaknya suatu produk yang di pasarkan

Posisi sistem analisis

Manager Dukungan IT

c. Hasil Perbandingan

PT. Telkom

PT. Alpha Cipta Computindo

Fokus pada pengelolaan IT Strategy & Policy, Service Strategy & Tariff

· Melakukan perencanaan kebijakan dan strategi dalam bidang Teknologi Informasi khususnya dalam bidang pelayanan dan tariff

Pengelolaan fungsi Strategic Investment & Corporate Planning

· Melakukan perencanaan strategi dalam perusahaan dan investasi untuk meningkatkan profit dalam perusahaan

pengendalian operasi unit-unit Divisi Multimedia, Information System Center serta R&D Center.

· Melakukan perencanaan, pemeliharan, pengembangan system dari bagian multimedia ( publikasi, tampilan ) , Sistem Informasi ( sistem dalam perusahaan ), Research and Development ( Teknologi yang dikembangkan atau hendak di terapkan )

Memberikan solusi terhadap masalah dalam bidang IT terhadap klien.

· Merencanakan, Membuat, Memperbaiki program untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Membuat laporan servis terhadap yang telah dilakukan

· Melakukan pencatatan hal yang dilakukan agar apabila terjadi kesalahan dalam hal melakukan perbaikaan, pengembangan dapat di kembalikan.

Memberikan masukan terhadap layak tidaknya suatu produk yang di pasarkan

· Melakukan pengecheckan secara keseluruhan system yang telah jadi agar hasil yang diberikan merupakaan suatu yang layak dan sesuai permintaan konsumen.

Source : http://www.telkom.co.id/UHI/UHI2011/ID/0305_organisasi.html

Diakses pada Rabu, 20 Februari 2013

http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab3/2007-3-00503-TI-Bab%203.pdf

Diakses pada Sabtu, 23 Februari 2013

Refo's Knowledge